Postingan

PKS: Seharusnya Jokowi Itu Memberikan Contoh Politik Tanpa Adanya Kebohongan

Tabloid Nasional . Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta politikus untuk berhenti melakukan politik kebohongan sudah sewajarnya disampaikan. Bahkan, kata dia, Jokowi juga seharusnya memberi contoh untuk melakukan politik tanpa kebohongan, tanpa kebencian atau menimbulkan kontoversi di tengah publik. "Sudah sangat sewajarnya juga presiden lah menjadi contoh terbaik tentang berpolitik tanpa kebohongan itu, supaya yang lain pun dengan mudah mengikuti," kata Hidayat di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (22/10). Sebab, kata Hidayat, saat ini semua pernyataan maupun tindakan apa pun disorot media. Publik disebut dapat mengetahui realiasi atau wujud dari pernyataan para elit dan pejabat. Hidayat juga menilai pernyataan Jokowi ini karena ada pihak yang tidak terhentikan melakukan politik kebohongan. Walaupun, Hidayat enggan menjelaskan pihak yang dimaksud. "Kemudian dimu

Rizieq: Petaka Politik 2019 Dan Jokowi

Harian Press . Rizieq Shihab untuk kesekian kalinya urung kembali ke Indonesia. Tetapi drama menyambut kepulangannya, menangguk sukses besar.Drama itu, yang telah berlangsung beberapa hari sebelumnya, mendapat sorotan luas media massa. Banyak pendukungnya menghadiri acara subuh berjamaah dalam rangka penyambutan Rizieq di Masjid Jami Baitul Amal, Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi pun dibuat sedikit kalang kabut. Aparat dengan jumlah yang tidak sedikit dipersiapkan di sejumlah titik terutama di Bandara Soekarno Hatta. Gembar-gembor kepulangan Rizieq berakhir antiklimaks. Namun pendukungnya tak sedikit pun merasa kecewa. Mereka hanya harus menunda lagi kerinduannya bertemu Rizieq. Di bagian lain, sebagian orang yang tak menyukai Rizieq ikut merasa lega, tentu dengan alasan yang berbeda dengan para pendukung Rizieq. "(Ada dia) Cuma bikin masalah. Demo lagi, razia lagi, hoax lagi," kata teman saya pendukung Jokowi yang tidak menyukai Rizieq, yang belakangan gemar membaca

Jubir: Prabowo Mungkin Akan Meninjau Ulang Proyek China Jika Terpilih

Pojok Pos . Beberapa proyek yang didanai China akan mengalami peninjauan kembali, jika Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden Indonesia pada Pilpres 2019. Juru bicaranya tidak mengatakan secara spesifik, proyek China mana saja yang akan ditinjau. Sementara itu, analis memperingatkan, penghentian proyek di tengah jalan justru bisa menimbulkan kerugian. Indonesia dapat meninjau kembali proyek infrastruktur yang didukung China, jika pemimpin oposisi Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden tahun depan, pejabat dalam tim kampanyenya mengatakan pada Rabu (24/10). Presiden Joko “Jokowi” Widodo—yang berupaya maju dalam pemilihan kembali—telah terlibat dalam inisiatif “Satu Sabuk Satu Jalan” yang ambisius, dan telah menjadikan peningkatan infrastruktur yang bobrok di negara itu menjadi prioritas selama masa jabatan pertamanya. Jokowi akan menghadapi Prabowo—mantan komandan pasukan khusus Angkatan Darat dengan catatan masalah hak asasi manusia—dalam pemilihan presiden yang dijadwalkan

Melek Politk Dan Cerdas, Generasi Milenial Akan Siap Memilih Presiden Yang Benar!

Kanal Utama . Kelompok generasi milenial Indonesia akan menentukan arah pemilihan presiden (pilpres) 2019 karena ukuran populasi mereka yang signifikan, 34-50 persen. Mereka juga tidak memiliki sikap apolitis. Kandidat yang mampu memikirkan, menyerap, dan mengakomodasi aspirasi mereka akan memiliki cukup keuntungan untuk menang. Indonesia telah mengambil langkah pertama menuju pemilihan presiden 2019 dengan mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tanggal 10 Agustus 2018. Pilpres 2019 menjadi kesempatan kedua bertemunya Joko “Jokowi” Widodo dan Prabowo Subianto. Presiden Jokowi telah menunjuk pasangan wakil presiden yang mendampinginya, Ma’ruf Amin, seorang ulama konservatif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan latar belakang kelompok Islam Nahdaltul Ulama. Di pihaknya, Prabowo telah memilih calon wakil presiden Sandiaga Uno, seorang pengusaha dan mantan wakil gubernur ibukota Indonesia, Jakarta. Meskipun pemilihan presiden masih akan diadakan pada bulan A

Peran Millennials Untuk Mencegah Penyalahgunaan Medsos Dan Politik Yang Gaduh

Pojok Nasional . Menjawab pertanyaan Nico Erdi Purwanto di #MillennialsMemilih, soal peran generasi millennials dalam mengurangi penyalahgunaan media sosial (medsos) atau meredam suhu politik jelang pemilu, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan.     Di antaranya adalah bijak dalam bermedsos, yakni dengan cara memilih akun-akun medsos yang tidak jelas. Kamu juga bisa memilih sumber-sumber informasi yang terpercaya, sehingga terhindar dari hoaks, yang bisa menambah suhu politik di negeri ini.  Berikut tanggapan dari sejumlah millennials untuk menanggapi pertanyaan Nico Erdi Purwanto: Generasi milenial tidak terlalu identik dengan politik, tapi dekat dengan media sosial. Belakangan, media sosial digunakan sebagai ajang mencemooh dan menjatuhkan lawan politik. Bagaimana peran generasi milenial dalam mengurangi penyalahgunaan media sosial tersebut, atau setidaknya 'mendinginkan' suasana panas menjelang pemilu dan pilpres--kalaupun tidak bisa dibilang menghilangkan gesekan pa

Prabowo Minta Relawan Mengecek DPT dan Beri Sumbangan Dana Kampanye

Rakyat Utama . Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto meminta para relawannya memeriksa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 di masing-masing wilayahnya untuk memastikan mereka masuk dalam daftar tersebut. Prabowo juga mengimbau para relawan menyumbang dana untuk mendukung biaya kampanye. Permintaan Prabowo itu disampaikan dalam acara deklarasi relawan nasional Prabowo-Sandiaga di Istora, Senayan, Jakarta, Kamis (22/11). Dalam acara tersebut, diperkirakan ada 3.000 lebih massa gabungan 296 kelompok dari 815 kelompok dan organisasi relawan pendukung Prabowo-Sandiaga. Relawan tersebut datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan, ada pula relawan yang datang dari luar negeri, seperti Uni Emirat Arab, Australia, Timor Leste, hingga Malaysia. "Kami minta bantuan tolong periksa DPT. Periksa di RW dan RT kalian masing-masing," kata Prabowo. Hal itu dilakukan untuk memastikan tak ada data identitas ganda dalam DPT di wilayah para relawan masing-masing. Pasalnya, Ko

Prabowo Subianto Sindir Elite Politik Kerap Selalu Bohong Soal Keaadan Bangsa Indonesia

Rakyat Digital . Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyindir elite politik kerap berbohong mengenai kondisi Indonesia saat ini. Mereka dinilai selalu bicara bahwa Indonesia dalam situasi yang baik. Sebagai contoh, penggangguran dikatakan menurun, ekonomi baik, dan harga-harga bahan pokok cukup bagus. Padahal, hal tersebut tak sesuai kenyataan. Saat ini masih banyak masyarakat miskin di Indonesia. “Elit selalu bicara bahwa semua bagus, kalian yang tahu, kalian yang bisa jawab bagaimana penderitaan rakyat,” kata Prabowo kepada para hadirin di Istora, Senayan, Jakarta, Kamis (22/11). Bila mengacu data Badan Pusat Statistik, misalnya terkait pengangguran, jumlahnya pada Agustus 2018 bertambah 130 ribu jiwa menjadi 7 juta jiwa dibanding posisi  Februari 2018 sebanyak 6,87 juta jiwa. Demikian pula jika dibanding posisi Agustus 2017 jumlah pengangguran bertambah 40 ribu jiwa. Tingkat pengangguran pada semester kedua 2018 ini meningkat menjadi 5,34 persen dari total angkata

Prabowo Subianto: Dorong Indonesia Agar Melakukan Swasembada Pangan

Channel Rakyat . Calon Presiden Prabowo Subianto mendorong Indonesia untuk kembali melakukan swasembada, yang mencakup swasembada pangan, air, dan energi. Hal ini adalah salah satu strateginya untuk merebut suara pemilih menjelang Pemilu Presiden 2019 mendatang. Pekan lalu, tim Prabowo juga berbicara tentang rencananya untuk memangkas tarif pajak penghasilan perusahaan dan pribadi jika dia memenangkan pemilu, sehingga dapat bersaing lebih baik dengan negara tetangga rendah pajak seperti Singapura, dalam menarik lebih banyak investasi. Calon Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa ia memiliki “strategi dorongan besar” untuk menjadikan negara itu bangsa yang makmur, menyusul beberapa negara tetangga Asia Tenggara. Salah satu program intinya adalah mencapai swasembada pangan, energi, dan air, Prabowo mengatakan dalam sambutannya di Forum Ekonomi Indonesia tahunan pada Rabu (21/11). “Strategi saya akan menggunakan keunggulan kompetitif kita,” kata purnawirawan jenderal

Tersangka Kasus Mabuk Pembalut Wanita Sanggat Sulit Untuk Dijerat Ke rana Hukum

Buletin Nasional . Mabuk menggunakan pembalut wanita sedang mewabah di sejumlah wilayah di Jawa tengah, Jawa Barat, termasuk Jakarta. Namun pelaku dalam kasus ini sulit dijerat hukum karena tak ada aturan yang menggolongkan pembalut sebagai salah satu jenis narkotika. Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Inspektur Jenderal Arman Depari mengatakan untuk menyiasati itu pihaknya akan memproses pelaku dengan dugaan penyalahgunaan. "Biasanya narkoba itu penyalahgunaan. Ini yang akan kita lakukan pemeriksaan kembali. Pembalut merupakan produk legal dan bukan jenis narkotik. Oleh karena itu Depari mengatakan BNN masih mengkaji fenomena ini dari berbagai aspek, termasuk aspek hukum. Dalam proses penyelidikan kasus seperti ini, kata dia, BNN akan mengkaji aturan yang berlaku serta menelusuri alasan pelaku menyalahgunakan produk tersebut. Pelaku bisa dijerat hukum jika ada unsur kesengajaan penyalahgunaan barang menjadi narkotik. Sebaliknya, BNN akan memberik

Pemerintah Merancang Hukum Omnibus Untuk Kemudahan Perizinan Usaha

Poros Nasional . Pemerintah segera menyelesaikan rancangan hukum omnibus terkait dengan perizinan berusaha. Aturan dalam bentuk undang-undang tersebut akan menjadi payung dari tidak kurang 20 undang-undang terkait dengan perizinan. Perbaikan perizinan berusaha diharapkan bisa membantu mendorong realisasi investasi di Indonesia. "Di awal tahun depan kita upayakan percepat. Kami (Kementerian/Lembaga) secara substansi itu sudah oke," kata Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Jember, Jawa Timur pada Kamis (22/11). Susi menjelaskan, upaya untuk memperkuat sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) terdiri atas tiga hal. Pertama, yakni penyempurnaan sistem teknologi informasi OSS, perbaikan proses bisnis yang melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah, serta hukum omnibus sebagai bagian dari reformasi regulasi. "Untuk omnibus law substansinya sepanjang terkait dengan perizinan maka

Wanita Pembawa Ganja Telah Divonis Oleh Hakim Seberat 6 Tahun Dan Denda Sebesar Rp.800 Juta

Tabloid Nasional . Majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan vonis enam tahun penjara terhadap Meggy Tamaela (31), wanita terdakwa pembawa sepuluh paket ganja dari Sorong, Papua Barat yang tertangkap di Kota Ambon pada 11 Juni 2018. “Menyatakan terdakdwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,” kata ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon, Hery Setyobudi didampingi Lucky Rombot Kalalo dan Esau Yarisetou selaku hakim anggota, di Ambon, Kamis (22/11). Terdakwa juga dihukum membayar denda sebesar Rp800 juta subsider tiga bulan kurungan. Yang memberatkan terdakwa divonis penjara dan denda karena tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba, sedangkan yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum, dan memiliki tanggungan tiga orang anak. Putusan majelis hakim juga lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum Kejati Maluku, Ester Wattim

Dugaan Perkosaan Mahasiswi: Upaya Apa Universitas Untuk Bisa Menangani Kekerasan Seksual?

Harian Press . Percakapan berkepanjangan tentang dugaan perkosaan Agni, seorang mahasiswi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta saat KKN memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana lembaga-lembaga dengan komunitas besar seperti universitas, menangani kasus-kasus dugaan kekerasan atau pelecehan seksual. Terduga pemerkosa juga mahasiswa UGM. Rektor Panut Mulyono menyatakan kepada wartawan Jumat (09/11) bahwa pihaknya berharap terduga korban dan pelaku "nanti lulus dari UGM menjadi orang-orang yang lebih baik dari yang sekarang." Belum semua perguruan tinggi di Indonesia, menurut catatan Komnas Perempuan, memiliki prosedur dalam menangani kekerasan seksual. "Tidak semua kampus punya SOP menangani kekerasan seksual. Padahal di level SMA saja sudah ada Permendikbud Nomor 82/2015 yang mengatur sanksi untuk kekerasan dan bully (perisakan), termasuk penanganannya," ujar Komisioner Komnas Perempuan, Masruchah, kepada Quiniawati Pasaribu. Dalam catatan Komnas Perempuan, ka